Berbagai Sumber Dana Untuk Infrastruktur Negara

Infrastruktur atau yang lebih mudah kita pahami sebagai kebutuhan dasar secara fisik yang mencakup kebutuhan ekonomi, fasilitas umum, dan berbagai sektor privat lainnya. Infrastruktur berdasarkan besarnya proyek dapat dibagi menjadi infrastruktur jalan, pelayanan transportasi, air, manajemen limbah, bangunan dan fasilitas, serta produksi dan distribusi energi listrik.

Anggaran Infrastruktur Negara Tahun 2018

Pemerintah menyebutkan bahwa anggaran untuk infrastruktur di tahun 2018 ini adalah sebesar Rp 410.4 Triliun. Untuk bidang perumahan rakyat mendapatkan alokasi sebesar  Rp 104,7 Triliun. Untuk bidang perhubungan dialokasikan sebesar Rp 44,2 Triliun. Anggaran bagi Kementerian Perhubungan tersebut adalah untuk renovasi jalan, fasilitas Kereta Api, serta membangun beberapa bandara baru di berbagai lokasi.

Sumber Dana Anggaran Infrastruktur Negara

Salah satu sumber dana anggaran infrastruktur negara adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini adalah rencana pemerintah terkait keuangan yang membutuhkan persetujuan DPR. APBN ini dirancang setiap tahunnya untuk selama periode satu tahun dan dibuat secara terperinci dan sistematis. Untuk saat ini alokasi dana untuk infrastruktur adalah sebesar 19% dari APBN. Selain dari APBN, alokasi anggaran infrastruktur Nasional adalah berasal dari Dana Alokasi Daerah  (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana-dana yang telah dialokasikan untuk daerah tersebut juga dapat menjadi sumber anggaran untuk infrastruktur di daerah tersebut. Ketentuannya adalah paling tidak 25% dari anggaran dana untuk daerah untuk infrastruktur.

Sumber dana yang kedua adalah pembiayaan yang dibebankan kepada BUMN yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah pembangunan bandara, maka penugasan pengerjaan proyek langsung kepada BUMN yang terkait. Sumber anggaran infrastruktur yang ketiga adalah pemerintah perlu melakukan pembiayaan yang inovatif yang dapat melihat dari negara-negara lain. Pembiayaan yang inovatif ini adalah melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur negara. Jadi pihak swasta juga dituntut untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan tersebut. Dengan segera selesainya proyek tersebut, maka manfaatnya juga bisa segera dirasakan. Dengan adanya kenaikan investasi pada infrastruktur publik maka akan menambah pendapatan negara. Apabila pemerintah ikut menggandeng pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional, maka pemerintah akan dapat lebih fokus memikirkan pembangunan infrastruktur yang kurang diminati.

Apabila pemerintah ingin bekerja sama dengan swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur tersebut maka yang perlu diperhatikan adalah aspek paling dan tidak layak. Apabila proyek tersebut dianggap kurang layak secara ekonomi, maka akan digunakan dana dari APBN. Jika masuk ke dalam kategori layak dan tidak layak maka akan diserahkan pembiayaannya antara BUMN, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan apabila termasuk dalam kategori sangat menguntungkan maka dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta maka akan tercipta kondisi perekonomian yang adil dan berkembang.